FINANSIAL- Pemerintah resmi memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sebesar Rp67 triliun. Semula pemerintah menyiapkan anggaran Rp335 triliun, namun kini turun menjadi Rp268 triliun. Kebijakan tersebut langsung memicu perhatian publik karena program MBG menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahan.
Meski pemotongan anggaran cukup besar, pemerintah memastikan program makan gratis untuk siswa sekolah tetap berjalan penuh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan gizi anak sekolah sambil memperketat efisiensi penggunaan APBN.
Kebijakan penghematan ini muncul di tengah tingginya realisasi anggaran MBG hingga April 2026 yang sudah menyentuh Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu awal.
Alasan Pemerintah Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian melakukan penghematan agar belanja negara lebih efektif dan tepat sasaran. Karena itu, pemerintah mengevaluasi sejumlah pos anggaran MBG tanpa mengurangi tujuan utama program.
Menurut Purbaya, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya siswa sekolah yang menjadi target utama program makan gratis nasional.
Ia menekankan pemerintah tetap menjaga kualitas distribusi makanan bergizi meski nilai anggaran turun cukup signifikan. Fokus utama pemerintah saat ini ialah efisiensi operasional, distribusi logistik, hingga penguatan pengawasan pelaksanaan program di daerah.
Langkah efisiensi tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan belanja sosial yang terus meningkat.
Realisasi Anggaran MBG Sudah Tembus Rp75 Triliun
Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis hingga 30 April 2026 mencapai Rp75 triliun. Pemerintah telah menyalurkan dana tersebut untuk menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Jumlah penerima terbesar berasal dari kelompok siswa sekolah yang mencapai sekitar 48,8 juta orang. Sementara itu, penerima nonsiswa tercatat sekitar 13,2 juta orang.
Pemerintah juga mengoperasikan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung distribusi makanan bergizi di berbagai daerah.
Program MBG kini menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah APBN Indonesia. Selain menyasar peningkatan gizi anak, pemerintah juga berharap program tersebut mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM daerah.
Belanja Negara Melonjak Tajam karena Program MBG
Kementerian Keuangan mencatat belanja negara hingga April 2026 mencapai Rp1.082,8 triliun. Nilai tersebut naik 34,3 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp826 triliun atau meningkat 51,1 persen secara tahunan. Pemerintah mengakui lonjakan belanja tersebut dipengaruhi beberapa faktor utama, termasuk pelaksanaan program MBG, penyaluran bantuan sosial, serta pembayaran tunjangan hari raya ASN.
Di sisi lain, pendapatan negara hingga April 2026 mencapai Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen. Namun, pertumbuhan belanja yang jauh lebih tinggi membuat defisit APBN melebar menjadi Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi tersebut membuat pemerintah mulai memperketat efisiensi belanja agar defisit APBN tetap terkendali sepanjang tahun depan.
Prabowo Langsung Sampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR
Sorotan publik tidak hanya tertuju pada pemangkasan anggaran MBG. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menyampaikan langsung pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI di Senayan.
Agenda tersebut mencetak sejarah baru karena untuk pertama kalinya Presiden RI menyampaikan langsung pidato KEM-PPKF di parlemen.
Biasanya, Menteri Keuangan menyampaikan dokumen tersebut mewakili pemerintah. Namun kali ini, Prabowo memilih turun langsung karena dokumen RAPBN 2027 memuat berbagai program prioritas pemerintah.
Purbaya mengatakan tidak ada aturan yang melarang presiden menyampaikan langsung pidato KEM-PPKF. Karena itu, pemerintah menilai langkah tersebut sah sekaligus menunjukkan keseriusan Presiden dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional.
Pidato ekonomi Presiden dijadwalkan berlangsung pukul 10.25 WIB hingga 11.10 WIB di Gedung Nusantara DPR RI.
Rumor Badan Ekspor Negara Picu Gejolak Pasar Saham
Di tengah pembahasan RAPBN 2027, pasar keuangan nasional juga diguncang rumor pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis.
Isu tersebut menyebut pemerintah akan mengatur ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), hingga mineral logam melalui lembaga negara khusus. Rumor itu langsung memicu kekhawatiran pelaku pasar terhadap potensi perubahan tata niaga ekspor nasional.
Sentimen negatif tersebut menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bursa saham Indonesia bahkan ditutup melemah 3,46 persen pada perdagangan Selasa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta publik menunggu penjelasan resmi pemerintah dalam pidato ekonomi Presiden di DPR.
Menurut Airlangga, pemerintah akan menjelaskan arah kebijakan ekonomi nasional secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi yang mengganggu stabilitas pasar.
Pengamat Nilai Efisiensi MBG Bisa Kurangi Beban Fiskal
Sejumlah pengamat ekonomi menilai langkah pemerintah memangkas anggaran MBG dapat membantu menjaga kesehatan fiskal negara. Namun pemerintah tetap harus memastikan kualitas layanan tidak menurun.
Ekonom menilai program makan gratis tetap penting karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Program tersebut juga berpotensi menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Meski begitu, pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan agar kebocoran anggaran tidak terjadi. Efisiensi anggaran dinilai lebih efektif dibanding memangkas kualitas makanan atau mengurangi jumlah penerima manfaat.
Selain itu, pasar juga menunggu arah kebijakan fiskal Prabowo dalam RAPBN 2027, terutama terkait pembiayaan program prioritas nasional di tengah tekanan defisit APBN.
Program Makan Gratis Tetap Jadi Andalan Pemerintah
Walau mengalami pemangkasan anggaran, program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pada 2026 dan 2027.
Pemerintah menilai program tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan siswa sekolah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui rantai pasok pangan nasional.
Karena itu, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan program sambil memperbaiki efisiensi anggaran dan tata kelola pelaksanaan di lapangan.
Publik kini menunggu detail strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara belanja sosial, stabilitas APBN, dan pertumbuhan ekonomi nasional di era pemerintahan Prabowo.(*)
