Pemerintah Kejar Setoran Pajak Rp 514 Triliun, Hanya Tersisa 2 Bulan

Qixiobuzz.com – JAKARTA. Pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk mengejar setoran pajak sebesar Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun 2026.

Angka yang sangat besar itu harus dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada bulan November dan Desember 2026, agar target penerimaan negara tahun ini bisa tercapai.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

“Untuk sisa November-Desember, seluruh teman-teman penerimaan pajak, kepabeanan cukai dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp 590,1 triliun, termasuk pajak di dalamnya adalah Rp 514 triliun,” kata Suahasil.

“Hampir Rp 1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun. Dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman Pajak,” tambahnya.

Baru Terkumpul 76,2%, Masih Kurang Rp 514 Triliun

Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.796,8 triliun.

Angka tersebut setara dengan 76,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun*.

Meski baru 76,2%, capaian ini sebenarnya tumbuh sangat tinggi, yakni 23,2% secara tahunan (year on year) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Artinya, kinerja DJP sebenarnya sudah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

Namun, pemerintah tidak menggunakan target APBN penuh sebagai patokan akhir. Pemerintah menggunakan outlook atau proyeksi akhir tahun sebesar *Rp 2.310,8 triliun, atau sekitar 98% dari target APBN.

Dari outlook itulah, kekurangan Rp 514 triliun itu dihitung.

Jika mengacu pada target APBN penuh Rp 2.357,7 triliun, sebenarnya kekurangannya adalah *Rp 560,9 triliun. Tapi pemerintah memilih patokan outlook Rp 2.310,8 triliun, sehingga sisa yang harus dikejar menjadi Rp 514 triliun.

“Masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan teman-teman di DJP. Rp 514 triliun dipakai untuk apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan masyarakat untuk mengumpulkan penerimaan pajak karena ini akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujar Suahasil.

Pendapatan Negara Baru 83%, Belanja Sudah Rp 2.997 Triliun

Hingga 31 Oktober 2026, total pendapatan negara tercatat Rp 2.618 triliun, atau sekitar 83% dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun*.

Artinya, masih ada kekurangan total pendapatan negara sebesar Rp 590,1 triliun yang harus dikumpulkan dalam November-Desember. Dari jumlah itu, Rp 514 triliun berasal dari pajak, sisanya dari kepabeanan cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara hingga akhir Oktober sudah mencapai Rp 2.997,2 triliun. Kondisi ini membuat defisit APBN tercatat Rp 379,3 triliun.

Inilah alasan kenapa pemerintah begitu serius mengejar pajak. Karena pajak adalah sumber utama untuk membiayai belanja negara, mulai dari pembangunan jalan, gaji ASN, subsidi, bansos, hingga pertahanan negara.

Dari Mana Saja Uang Pajak Rp 1.796,8 Triliun Itu?

Berdasarkan rincian Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga Oktober 2026 ditopang oleh 2 jenis pajak utama:

1. PPh Nonmigas: Rp 893,10 Triliun

Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas menjadi kontributor terbesar. Realisasinya mencapai Rp 893,10 triliun, tumbuh 16,6% secara tahunan.

PPh ini berasal dari gaji karyawan, keuntungan perusahaan, pajak usaha, hingga pajak orang pribadi.

2. PPN dan PPnBM: Rp 793,55 Triliun

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi motor penggerak kedua. Realisasinya mencapai Rp 793,55 triliun.

PPN ini adalah pajak yang kita bayar setiap kali belanja di toko, makan di restoran, beli barang di marketplace, dan sebagainya. Naiknya PPN menandakan aktivitas konsumsi masyarakat dan geliat ekonomi masih bagus.

Selain itu, ada juga penerimaan dari PPh Migas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan jenis pajak lainnya.

Untuk PBB, Suahasil menyebut penerimaan sedikit terkontraksi akibat pergeseran pencatatan. Namun, pemerintah memperkirakan pembayaran PBB akan kembali tercatat dalam laporan APBN pada Desember 2026.

5 Sektor yang Akan Dikejar DJP

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, DJP tidak akan tinggal diam. Ada 5 sektor utama yang akan dioptimalkan untuk mengejar Rp 514 triliun tersebut:

1. Perdagangan
2. Industri Pengolahan / Manufaktur
3. Jasa Perusahaan
4. Transportasi dan Pergudangan
5. Sektor Digital / Ekonomi Digital

“DJP akan mengoptimalkan sumber penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak, seperti perdagangan, manufaktur, jasa transportasi, hingga sektor ekonomi digital,” ujar Bimo.

Untuk sektor digital, DJP sudah menunjukkan hasil nyata. Hingga Oktober 2026, setoran pajak dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan ekosistem digital lainnya menyumbang Rp 14,1 triliun melalui instrumen PPh dan PPN digital.

Strategi Baru DJP: Marketplace, Pajak Digital Luar Negeri, dan Pajak Minimum Global

Untuk mengejar target, DJP menyiapkan sejumlah strategi baru yang lebih agresif:

1.PPh Pasal 22 Lewat Marketplace

DJP telah menunjuk 4 marketplace besar sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni *Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.

Artinya, setiap penjual di marketplace tersebut akan langsung dipungut pajaknya saat transaksi. Ini untuk memastikan pedagang online bayar pajak sama seperti pedagang offline.

2. Pajak Transaksi Digital Luar Negeri

Pemerintah akan memungut pajak dari transaksi digital yang dilakukan perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia.

3. Pajak Minimum Global

Penerapan pajak minimum global untuk perusahaan multinasional, agar perusahaan besar tidak bisa lagi menghindari pajak dengan memindahkan keuntungan ke negara lain.

4. Optimalisasi Coretax

Pemerintah turut mengaitkan tren pertumbuhan penerimaan ini dengan pengoperasian sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, yang semakin matang.

Coretax adalah sistem teknologi informasi perpajakan yang menggantikan sistem lama. Dengan Coretax, DJP bisa memakai data dari institusi pemerintah, asosiasi, pemerintah daerah, serta data sektor keuangan – perbankan dan non-perbankan – untuk menguji isi laporan pajak wajib pajak.

Artinya, kini DJP bisa lebih mudah mengetahui apakah laporan pajak wajib pajak sudah benar atau belum.

Baru 1 Kanwil yang Sudah 100%, Yakni Aceh

Fakta menarik lainnya, hingga 31 Oktober 2026, baru satu kantor wilayah (Kanwil) DJP yang berhasil mencapai 100% target penerimaan pajaknya.

“Sampai dengan 31 Oktober 2026, ada satu kanwil yang sudah 100% yaitu Kanwil DJP Aceh,” ujar Bimo Wijayanto.

Ini menunjukkan betapa beratnya target pajak tahun ini, dan betapa besarnya pekerjaan yang harus dilakukan DJP di 2 bulan terakhir.

Apa Artinya Bagi Masyarakat dan Pengusaha?

Bagi masyarakat awam, kejar setoran Rp 514 triliun ini bukan berarti pajak akan naik mendadak. Pemerintah tidak menaikkan tarif pajak.

Artinya, bagi wajib pajak yang selama ini sudah taat lapor dan bayar, tidak perlu khawatir. Justru pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap taat pajak, karena uang pajak itu kembali lagi untuk belanja negara.

Namun, bagi wajib pajak yang belum lapor SPT, yang melaporkan tidak sesuai, atau yang selama ini belum membayar pajak dari usaha digitalnya, 2 bulan terakhir ini adalah saat yang paling rawan untuk diperiksa.

DJP juga mengubah aturan lewat PMK-71/2026, yang merevisi PMK 118/2024 dan berlaku sejak 2 Oktober 2026. Aturan ini menyentuh tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan, termasuk mekanisme pembayaran utang pajak.

Jadi, bagi pengusaha dan UMKM yang masih punya tunggakan pajak, inilah saat yang tepat untuk segera melunasi dan memanfaatkan program pembetulan sebelum akhir tahun.

Menkeu Optimistis Target Tercapai

Meski sisa target cukup besar, Suahasil optimistis target akhir tahun akan tercapai. Keyakinan ini ditopang oleh tren pemulihan ekonomi yang konsisten serta optimalisasi Coretax.

Selain itu, PNBP sudah melampaui target. Hingga Oktober, PNBP tercatat Rp 551,8 triliun, sudah melampaui target APBN 2026 sebesar Rp 459,2 triliun. Ini menjadi penopang tambahan bagi APBN.

Pemerintah kini memasuki periode November-Desember dengan target tambahan pendapatan Rp 590,1 triliun. Dua bulan ini akan menjadi penentu apakah APBN 2026 akan ditutup dengan manis atau tidak.(MM#)