JAKARTA –Qixiobuzz.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp551,8 triliun hingga 31 Oktober 2026. Capaian tersebut setara 120,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp459,2 triliun dan tumbuh 37 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp402,7 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan capaian tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan bahwa kinerja PNBP tahun ini melampaui ekspektasi, bahkan sebelum tahun anggaran berakhir.
“Realisasi penerimaan negara bukan pajak berikutnya telah terkumpul Rp551,8 triliun, ini 120 persen dari target APBN dan pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu 37 persen,” ujar Suahasil dalam konferensi pers tersebut.
Capaian PNBP menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara di tengah upaya pemerintah mengejar target APBN 2026. Hingga akhir Oktober 2026, total pendapatan negara telah mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target sebesar Rp3.153,6 triliun. Pendapatan negara tersebut tumbuh 23,9 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.113,5 triliun.
Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan pajak masih menjadi kontributor terbesar. Realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Penerimaan pajak tersebut tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 7,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun penerimaan hibah tercatat sebesar Rp2,1 triliun atau 318,8 persen dari target, meskipun secara tahunan turun 16,6 persen.
Jika digabungkan, total penerimaan perpajakan yang terdiri atas penerimaan pajak dan bea cukai mencapai Rp2.064 triliun atau 76,6 persen dari target. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih harus bekerja keras dalam dua bulan terakhir untuk menutup kekurangan penerimaan perpajakan.
Suahasil menjelaskan, lonjakan PNBP tidak hanya ditopang oleh faktor musiman, tetapi juga oleh sejumlah penerimaan yang bersifat insidental atau _one-off_. Salah satu penopang terbesar adalah penerimaan dari penertiban kawasan hutan yang hingga saat ini telah menyumbang lebih dari Rp55 triliun.
“PNBP sudah di atas target, dan ini karena beberapa penerimaan negara bukan pajak, termasuk dari penertiban kawasan hutan dan juga surplus Bank Indonesia,” kata Suahasil.
Selain penertiban kawasan hutan, PNBP juga ditopang kuat oleh pendapatan sumber daya alam (SDA). Hingga 31 Oktober 2026, pendapatan SDA mencapai Rp256,1 triliun atau tumbuh 23,3 persen. Secara rinci, pendapatan SDA terdiri atas penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas) sebesar Rp105,1 triliun serta sektor nonmigas sebesar Rp150,9 triliun.
Kenaikan pendapatan SDA migas didorong oleh kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Sementara pendapatan SDA nonmigas didorong oleh kenaikan harga komoditas dan perbaikan tata kelola penerimaan. Secara keseluruhan, PNBP SDA mencapai 98,05 persen dari target APBN sebesar Rp261,2 triliun.
Penyumbang PNBP berikutnya berasal dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) yang mencapai Rp58 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari surplus Bank Indonesia (BI) serta dividen dari _special mission vehicle_ (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.
Selain itu, PNBP dari kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp130 triliun, meskipun kinerjanya terkontraksi 6,1 persen secara tahunan. Kontraksi tersebut menunjukkan bahwa sebagian PNBP K/L masih dipengaruhi oleh penyesuaian tarif layanan dan volume pelayanan publik.
Sementara itu, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) memberikan andil sebesar Rp107,7 triliun terhadap keseluruhan PNBP dengan pertumbuhan 7,7 persen secara tahunan. Kinerja BLU didorong oleh peningkatan layanan rumah sakit, perguruan tinggi, dan lembaga layanan publik lainnya.
Di sisi belanja, Kemenkeu mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.343,6 triliun atau 74,4 persen dari targetnya.
Dengan pendapatan negara Rp2.618 triliun dan belanja negara Rp2.997,2 triliun, APBN hingga akhir Oktober 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menegaskan defisit tersebut masih terjaga di bawah batas maksimal 3 persen PDB.
“Kita akan terus menjaga defisit di bawah 3 persen dari PDB,” kata Suahasil saat APBN KiTa edisi November 2026.
Pemerintah juga mencatat keseimbangan primer positif sebesar Rp114,8 triliun. Sementara pembiayaan anggaran telah terealisasi sebesar Rp595,2 triliun atau 86,4 persen dari target. Pemerintah mempertahankan proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB hingga akhir tahun.
Memasuki dua bulan terakhir tahun anggaran, pemerintah masih harus mengumpulkan pendapatan negara sebesar Rp590,1 triliun untuk memenuhi target APBN 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp514 triliun diharapkan berasal dari sektor perpajakan.
Suahasil meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pada November dan Desember. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar target penerimaan tersebut dapat tercapai. Kemenkeu memperkirakan penerimaan pajak sepanjang 2026 mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN.
Di sisi lain, Suahasil juga meminta agar belanja prioritas dituntaskan dengan tetap mengutamakan efisiensi. Penyerapan anggaran kementerian dan lembaga diperkirakan meningkat menjelang akhir tahun seiring dengan percepatan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Ekonom menilai capaian PNBP yang melampaui target menjadi sinyal positif bagi ketahanan fiskal Indonesia. Namun, mereka mengingatkan bahwa sebagian penerimaan PNBP bersifat _one-off_, sehingga tidak bisa sepenuhnya diandalkan untuk tahun-tahun berikutnya. Pemerintah perlu tetap memperkuat basis penerimaan pajak yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan terus memperbaiki tata kelola PNBP, termasuk transparansi atas penerimaan dari penertiban kawasan hutan, SDA, dan dividen BUMN. Transparansi tersebut penting agar publik dapat menilai kualitas penerimaan negara dan memastikan manfaatnya kembali kepada rakyat.
Ke depan, Kemenkeu menegaskan akan terus menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan, menjaga belanja tetap produktif, dan memastikan defisit tetap terkendali. Dengan PNBP yang sudah melampaui target, pemerintah optimistis pendapatan negara akan _on track_ mencapai target APBN 2026.
Untuk Jambi dan daerah lainnya, kinerja APBN yang sehat diharapkan berdampak pada kelancaran transfer ke daerah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan. APBN yang kuat menjadi fondasi bagi daerah untuk terus tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (MM#).
