TANJABTIM –Qixiobuzz.com – Kondisi jalan rusak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, kembali menjadi keluhan utama warga. Hampir setiap musim hujan, cerita yang sama berulang: jalan berlubang, berlumpur, tergenang air, kendaraan terjebak, hingga aktivitas ekonomi warga terhambat.
Keluhan itu bukan hanya datang dari satu kecamatan. Warga di Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Nipah Panjang, Mendahara, Geragai, hingga Berbak, hampir semuanya menyampaikan keluhan yang sama. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi, justru menjadi penghambat utama mobilitas warga.
Di media sosial, video jalan rusak di Tanjabtim berkali-kali viral. Salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah video warga membawa jenazah menggunakan alat berat atau jonder di Jalan Parit Bengkok, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, pada Kamis (6/11/2025) lalu. Saat itu, jalan hancur dan berlumpur hingga mobil jenazah tidak bisa lewat sama sekali.
Peristiwa lain yang juga viral adalah kondisi jalan rabat beton di Desa Sinar Kalimantan, Kecamatan Mendahara, yang amblas parah. Dalam video yang beredar, terlihat badan jalan beton turun dan retak, hingga sejumlah warga dikabarkan sempat terjatuh saat melintas. Warga pun mempertanyakan janji perbaikan yang disebut belum terealisasi.
Bagi warga Tanjabtim, jalan rusak bukan sekadar soal tidak nyaman. Ini soal keselamatan, soal ekonomi, soal pendidikan, dan soal kesehatan.
Warga: Dulu 3 Jam, Sekarang Bisa 7 Jam
Alam Sutra (40), putra daerah Nipah Panjang yang juga Ketua LSM Komppej Tanjabtim, adalah salah satu warga yang paling vokal menyuarakan kerusakan jalan provinsi di Tanjabtim.
Menurutnya, dalam kurun waktu 5 sampai 6 tahun terakhir, kondisi jalan tidak kunjung membaik. Padahal, pada tahun 2016/2017, waktu tempuh Nipah Panjang – Jambi hanya sekitar 3 sampai 4 jam dengan jarak kurang lebih 120 kilometer. Saat ini, waktu tempuh itu bisa mencapai 5 sampai 7 jam di luar macet.
“Kami merasa heran, kondisi jalan yang tidak kunjung membaik. Dulu 3-4 jam sampai Jambi, sekarang bisa 7 jam. Kalau macet di titik jalan rusak, bisa lebih lama lagi,” ujar Alam Sutra kepada awak media.
Yang paling dikhawatirkan warga adalah dampaknya terhadap keselamatan. Alam Sutra menceritakan pernah ada seorang ibu hamil yang hendak dirujuk ke rumah sakit di Kota Jambi, namun perjalanannya terhambat macet di titik jalan rusak parah. Ibu hamil tersebut dikabarkan tidak terselamatkan dan meninggal dunia di lokasi kemacetan.
“Apakah hal seperti itu tidak menjadi pertimbangan bagi pemerintah? Jalan ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga di Simpang Gelis, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau. Jalan penghubung Kecamatan Berbak dan Kecamatan Rantau Rasau itu rusak parah di beberapa titik, terutama setelah curah hujan tinggi dan banjir melanda kawasan tersebut.
Adi, warga Kecamatan Berbak yang hampir setiap hari melintas di jalan tersebut, mengatakan kerusakan di Simpang Gelis sudah menjadi masalah berulang.
“Sudah beberapa tahun ini jalan Simpang Gelis rusak parah di beberapa titik, tetapi tahun ini yang paling parah. Curah hujan tinggi dan banjir menyebabkan jalan semakin rusak, dan itu membuat kami sulit beraktivitas,” ujar Adi.
Sementara Angga, warga lainnya, menegaskan jalan itu adalah akses utama petani untuk membawa hasil pertanian ke pasar.
“Jalan ini sangat penting untuk kami. Selain untuk kegiatan sehari-hari, jalan ini juga digunakan petani yang hendak membawa hasil pertanian mereka ke pasar. Kami berharap pemerintah cepat tanggap dan segera melakukan perbaikan,” kata Angga.
Di Kecamatan Geragai, keluhan warga juga tak kalah keras. Kondisi jalan di Dusun Geragai, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, rusak dan berlubang hingga memaksa pengguna jalan harus ekstra hati-hati. Kerusakan jalan sepanjang lebih dari 3 kilometer itu telah terjadi sejak bertahun-tahun, namun hingga kini belum juga diperbaiki secara tuntas. Jalan yang licin dan tergenang air juga membahayakan pengendara sepeda motor.
Padahal, jalan itu menjadi akses utama warga untuk mengeluarkan hasil perkebunan, menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta menuju ibu kota kabupaten.
Data PUPR: Hanya 16 Persen Jalan Mantap
Keluhan warga itu ternyata sejalan dengan data yang disampaikan Dinas PUPR Tanjabtim. Dari total 1.167,40 kilometer jalan kabupaten di Tanjabtim, hanya 156,29 kilometer atau sekitar 16,67 persen yang berada dalam kondisi baik. Indeks kemantapan jalan daerah ini hanya 62 persen, terendah di Provinsi Jambi.
Artinya, sekitar 83 persen jalan kabupaten di Tanjabtim mengalami kerusakan dengan tingkat sedang hingga berat. Kerusakan itu tersebar di tujuh kecamatan, yaitu Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, Mendahara Ilir, Mendahara Ulu, Kuala Jambi, dan Sabak Timur.
Kepala Dinas PUPR Tanjabtim, Dedi Novriantika, ST, didampingi Kabid Bina Marga Susiana, dalam keterangannya pada Jumat (28/2/2025) di Muara Sabak, menjelaskan penyebab utama kerusakan jalan tersebut.
Menurut Dedi, sebagian besar jalan yang mengalami kerusakan masih menggunakan material batu dan tanah merah. Untuk mencapai kategori jalan mantap, penanganan yang dilakukan adalah dengan peningkatan jalan dengan lapis penutup atas aspal maupun rigid beton.
“Jalan yang masuk kategori mantap umumnya sudah berlapis rigid beton atau penanganan aspal full desain sesuai perencanaan yang mengacu pada spesifikasi teknis. Sementara jalan yang rusak sebagian besar masih berbahan dasar tanah merah dan batu, yang tidak tahan lama, terutama di musim hujan,” jelas Dedi.
Dedi menegaskan, kerusakan akan terus meningkat tanpa pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan setiap tahun. Karena itu, Dinas PUPR Tanjabtim terus mendorong agar perbaikan jalan menjadi prioritas, baik melalui APBD kabupaten, maupun melalui usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Selain jalan kabupaten, ada juga jalan provinsi di Tanjabtim yang menjadi sorotan. Aktivis Tanjabtim, Ari Suryanto, menyebut lebih kurang 100 kilometer jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi hingga kini tak kunjung diperbaiki.
Jalan yang rusak itu menghubungkan enam kecamatan dengan 49 desa dan kelurahan di Tanjabtim. Kondisinya sangat berdampak pada aktivitas warga, terutama sektor ekonomi. Masyarakat yang bergantung pada infrastruktur jalan untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan menghadapi kendala besar akibat jalan yang rusak parah.
Di sisi lain, ruas jalan di Kecamatan Mendahara Ulu juga menjadi perhatian. Sudah tiga kali pergantian Gubernur Jambi, namun ruas jalan ini disebut tidak pernah tersentuh perbaikan oleh pemerintah provinsi. Kondisi ini memunculkan keprihatinan mendalam terhadap konsistensi penyelesaian masalah infrastruktur di daerah ini.
Tanggapan Dinas PU Jambi: Anggaran Terbatas, Prioritas Bertahap
Menanggapi keluhan warga Tanjabtim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jambi menyampaikan bahwa penanganan jalan tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran, karena keterbatasan anggaran dan banyaknya ruas jalan provinsi yang harus ditangani di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
Pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi menjelaskan, setiap ruas jalan provinsi memiliki status penanganan yang berbeda, ada yang masuk penanganan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan, hingga pembangunan baru. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan kondisi kerusakan, fungsi jalan, volume lalu lintas, serta dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.
Untuk Tanjabtim, Dinas PUPR Provinsi Jambi menyebut beberapa ruas jalan provinsi, seperti Muara Sabak Timur – Rantau Rasau, Simpang Tuan – Geragai, hingga ruas menuju Nipah Panjang, memang menjadi perhatian karena kerusakan yang berulang akibat curah hujan tinggi, tanah yang labil, genangan banjir, serta beban kendaraan berat yang melebihi tonase.
“Kami tidak menutup mata terhadap keluhan warga Tanjabtim. Penanganan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran. Ada ruas yang sudah masuk program pemeliharaan dan peningkatan, ada yang masih menunggu usulan DAK dan anggaran tahun berikutnya,” ujar salah satu pejabat Dinas PUPR Provinsi Jambi yang dikonfirmasi media ini.
Dinas PUPR Provinsi Jambi juga menegaskan, kerusakan jalan di Tanjabtim tidak hanya disebabkan faktor alam. Mobilisasi angkutan yang melintas, termasuk angkutan hasil perkebunan dan angkutan berat lainnya, diduga turut mempercepat kerusakan jalan. Karena itu, pihaknya meminta peran aktif dinas terkait untuk menindak kendaraan yang melebihi tonase, serta meminta perusahaan yang beroperasi di Tanjabtim ikut bertanggung jawab melalui program CSR dan perbaikan jalan di wilayah operasinya.
“Kalau hanya pemerintah yang memperbaiki, tapi kendaraan over tonase terus melintas, jalan akan cepat rusak lagi. Perlu ada pengawasan bersama,” tambahnya.
Sementara itu, untuk jalan kabupaten, Dinas PUPR Tanjabtim menyebut pada tahun anggaran 2026, ada 85 transaksi pengadaan di Dinas PUPR Tanjabtim senilai Rp22,94 miliar. Empat paket peningkatan jalan mengambil porsi terbesar, yakni Rp13,61 miliar atau 59,34 persen dari seluruh nilai yang tercatat.
Paket terbesar adalah Peningkatan Jalan Simpang 4 Kantor Camat – Batas Kecamatan Nipah Panjang (lanjutan) senilai Rp8,64 miliar dengan keterangan DAK. Berikutnya, Peningkatan Jalan Menuju Desa Lambur Luar (lanjutan) senilai Rp2,26 miliar dengan sumber DBH Sawit, Peningkatan Jalan Parit Selamat – Kuala Mendahara (lanjutan) senilai Rp1,92 miliar, serta Peningkatan Jalan Poros Sungai Lokan – Sungai Jambat senilai Rp777 juta.
Namun, data tersebut menunjukkan tahap pemilihan penyedia, bukan persentase penyelesaian fisik jalan. Artinya, warga masih harus menunggu realisasi fisik di lapangan.
Warga Minta Bukti, Bukan Janji
Bagi warga Tanjabtim, penjelasan soal anggaran terbatas dan penanganan bertahap sudah terlalu sering didengar. Yang mereka minta adalah bukti nyata di lapangan.
Pemerhati kebijakan publik Tanjabtim, Ari S, menilai Pemda Tanjabtim di bawah kepemimpinan Bupati Dilla Hich – Muslimin Tanja harus segera menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas utama.
“Pemda harus serius dalam mengalokasikan anggaran dan mencari sumber pendanaan tambahan. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah menarik anggaran dari pemerintah pusat serta menggandeng pihak ketiga, seperti dana CSR dari PetroChina atau dana kompensasi lainnya,” ujar Ari S.
Menurutnya, jika Pemda dapat mengalokasikan perbaikan minimal 6 KM jalan per tahun dengan dukungan dana dari pihak ketiga, maka dalam jangka waktu 20 tahun, setidaknya 120 KM jalan bisa diperbaiki.
Warga juga meminta agar pemerintah provinsi dan kabupaten tidak saling lempar tanggung jawab soal status jalan. Warga tidak peduli apakah itu jalan kabupaten, jalan provinsi, atau jalan nasional. Yang mereka tahu, jalan itu rusak, dan mereka yang menanggung akibatnya setiap hari.
“Kami sudah sering melaporkan masalah ini, tetapi sampai sekarang belum ada tindakan nyata. Jangan tunggu ada korban lagi baru pemerintah bergerak,” ujar salah satu warga Rantau Rasau.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas PUPR Provinsi Jambi, Dinas PUPR Kabupaten Tanjabtim, serta pihak-pihak terkait agar persoalan ini dapat dijelaskan secara terang dan berimbang.(MM#).
