Rapat Gabungan MPR Putuskan 4 Hal Penting Terkait Penetapan Wapres, Paripurna Digelar 2 Desember 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 18:44 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Gabungan MPR Putuskan 4 Hal Penting Terkait Penetapan Wapres, Paripurna Digelar 2 Desember 2026 (Foto:Facebook)

Rapat Gabungan MPR Putuskan 4 Hal Penting Terkait Penetapan Wapres, Paripurna Digelar 2 Desember 2026 (Foto:Facebook)

JAKARTA –Qixiobuzz.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bergerak cepat mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri, MPR langsung menggelar Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR bersama Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Senin (16/11/2026).

Rapat gabungan yang berlangsung sekitar satu jam itu menghasilkan empat keputusan penting. Keputusan tersebut disampaikan langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam konferensi pers usai rapat, didampingi para Wakil Ketua MPR, ketua-ketua fraksi, dan perwakilan Kelompok DPD.

“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujar Muzani.

Keputusan kedua, Pimpinan MPR pada hari yang sama langsung mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden. Kedua nama tersebut nantinya akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi MPR sebelum dipilih dalam Sidang Paripurna.

“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi MPR,” kata Muzani.

Sesuai ketentuan, Presiden diberi waktu paling lama 14 hari sejak menerima surat dari MPR untuk menyerahkan dua nama calon beserta seluruh dokumen persyaratan. Artinya, dua nama itu harus sudah berada di tangan MPR jauh sebelum Sidang Paripurna digelar.

Keputusan ketiga, MPR membentuk Tim Verifikasi beranggotakan 36 orang. Tim ini dipimpin oleh salah seorang Pimpinan MPR, dengan anggota berasal dari unsur fraksi-fraksi DPR RI dan Kelompok DPD RI. Tugasnya memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dua nama calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden.

Anggota DPR RI Hinca Pandjaitan menjelaskan, tim tersebut akan bekerja secara cermat agar tidak ada persoalan administrasi di kemudian hari. “Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya diusulkan Presiden,” ujar Hinca usai mengikuti rapat gabungan.

Dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan bersama Anton Suratto ditugaskan dalam Tim Verifikasi. Sementara itu, Benny K. Harman dan Herman Khaeron akan menjadi bagian dari Tim Ad Hoc.

Baca Juga :  Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh 2026 Mulai Senin 26 Oktober hingga 8 November

Keputusan keempat, MPR juga membentuk Tim Ad Hoc beranggotakan 36 orang. Tim ini dipimpin oleh tiga orang Wakil Ketua MPR, dengan anggota dari perwakilan fraksi-fraksi partai dan Kelompok DPD. Tugas utamanya merumuskan rancangan Ketetapan MPR terkait penetapan Wakil Presiden terpilih pasca-sidang.

Rapat gabungan ini digelar setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut diserahkan langsung kepada Pimpinan MPR dalam pertemuan sekitar 20 menit.

Langkah cepat MPR ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Meskipun konstitusi memberikan waktu hingga 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih menyelesaikan proses tersebut lebih cepat, hanya dalam waktu sekitar 20 hari.

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sendiri diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu menyebutkan, jika terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Aturan tersebut diperkuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Dalam Tata Tertib MPR, prosesnya diatur lebih rinci. Pasal 136 menyebutkan Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon. Kemudian Pasal 137 hingga 139 mengatur Tim Verifikasi bekerja paling lama tujuh hari sejak berkas calon diserahkan, sebelum melaporkannya ke rapat gabungan.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, MPR akan menggelar Sidang Paripurna. Dalam sidang tersebut, seluruh anggota MPR akan memilih satu dari dua nama yang diusulkan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih untuk sisa masa jabatan 2026-2029.

Agenda Sidang Paripurna pada 2 Desember 2026 pun tidak hanya pemilihan. Dalam satu rangkaian acara yang sama, MPR juga akan melakukan pelantikan dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih. Skema ini membuat proses pengisian jabatan menjadi lebih efisien dan tidak berlarut-larut.

“Yang khusus ini, kapan jadwal untuk paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan calon Wakil Presiden terpilih? Itu 2 Desember 2026, hari Rabu, jam 11.00,” ujar Hinca.

Baca Juga :  Cegah Lonjakan DBD di Musim Hujan

Hinca menambahkan, setelah surat permintaan dua nama disampaikan kepada Presiden, proses selanjutnya akan sangat bergantung pada pengajuan nama dari Presiden. “Sekarang bola betul di MPR, hari ini sampai nanti tanggal 2 Desember. Jadi jam 11.00 pembukaan dan seterusnya, pemilihan, penetapan untuk pelantikan. Jadi 2 Desember kita punya Wapres, siapa pun itu,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, penentuan dua calon pengganti sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. MPR tidak akan mengintervensi nama-nama yang diajukan, selama memenuhi syarat konstitusional sebagai calon Wakil Presiden.

MPR  menggelar rapat gabungan bersama  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin 16/11/2026. Rapat yang  berlangsung pukul 15.30 WIB di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, itu  membahas mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui Sidang Paripurna MPR.

Rapat lanjutan tersebut menjadi penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal. MPR harus memastikan tim verifikasi dan tim ad hoc sudah bekerja, surat kepada Presiden sudah terkirim, dan persiapan teknis Sidang Paripurna sudah matang.

Di tengah masyarakat, muncul berbagai spekulasi mengenai siapa dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo. Sejumlah tokoh nasional mulai disebut-sebut masuk bursa. Namun hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari Istana mengenai dua nama tersebut. Presiden disebut masih melakukan pertimbangan matang, termasuk berkomunikasi dengan pimpinan partai politik dan pimpinan lembaga negara.

Pengamat politik menilai, percepatan proses pengisian jabatan Wakil Presiden ini menunjukkan keseriusan MPR dan pemerintah menjaga kesinambungan pemerintahan. Kekosongan jabatan orang nomor dua di Republik Indonesia tidak boleh dibiarkan terlalu lama, karena dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan pemerintahan.

Di sisi lain, publik juga berharap proses pemilihan Wakil Presiden baru ini berjalan transparan, konstitusional, dan tidak menimbulkan polemik baru. MPR diminta tetap berpegang pada aturan, menjaga netralitas, dan memastikan seluruh anggota MPR dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab.

Dengan empat keputusan yang sudah diambil dalam Rapat Gabungan MPR pada 13 November 2026, tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden kini sudah memasuki jalur yang jelas. Tinggal menunggu dua nama dari Presiden, hasil verifikasi tim, dan keputusan akhir dalam Sidang Paripurna MPR pada 2 Desember 2026 mendatang.

Seluruh rakyat Indonesia kini menanti, siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan 2026-2029. Jawabannya akan ditentukan di Gedung Senayan, Jakarta, dalam hitungan hari ke depan.(MM#)

Berita Terkait

Pemerintah Catat 30.132 Koperasi Desa Selesai Dibangun
PNBP CAPAI Rp.551,8 TRILIUN HINGGA OKTOBER 2026
Jadwal dan Syarat Pendaftaran CPNS 2027: Ini Formasi yang Paling Banyak Dibutuhkan
Pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Manila: Filipina Buka Panggung Diplomasi Terbesar Asia Tenggara 2026
Pemerintah Kejar Setoran Pajak Rp 514 Triliun, Hanya Tersisa 2 Bulan
Bansos PKH dan BPNT November 2026 Cair,
Ketua MPR: Jabatan Wapres Alami Kekosongan Sejak Gibran Menyatakan Mundur
Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Pejuang Bangsa 2026
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:44 WIB

Rapat Gabungan MPR Putuskan 4 Hal Penting Terkait Penetapan Wapres, Paripurna Digelar 2 Desember 2026

Senin, 16 November 2026 - 08:17 WIB

Pemerintah Catat 30.132 Koperasi Desa Selesai Dibangun

Minggu, 15 November 2026 - 19:36 WIB

PNBP CAPAI Rp.551,8 TRILIUN HINGGA OKTOBER 2026

Minggu, 15 November 2026 - 15:03 WIB

Jadwal dan Syarat Pendaftaran CPNS 2027: Ini Formasi yang Paling Banyak Dibutuhkan

Sabtu, 14 November 2026 - 17:01 WIB

Pemerintah Kejar Setoran Pajak Rp 514 Triliun, Hanya Tersisa 2 Bulan

Berita Terbaru

Pemerintah Catat 30.132 Koperasi Desa Selesai Dibangun (Foto:Merah Putih)

Nasional

Pemerintah Catat 30.132 Koperasi Desa Selesai Dibangun

Senin, 16 Nov 2026 - 08:17 WIB

PNBP CAPAI Rp.551,8 TRILIUN HINGGA OKTOBER 2026 (Foto:Barometer)

Finansial

PNBP CAPAI Rp.551,8 TRILIUN HINGGA OKTOBER 2026

Minggu, 15 Nov 2026 - 19:36 WIB