Qixiobuzz.com – JERUSALEM. Israel menggelar pemilihan umum (pemilu) parlemen atau Knesset ke-26 pada Selasa (27/10/2026), pemilu pertama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang panjang di Gaza, Lebanon, hingga Iran. Sekitar 7,33 juta warga Israel tercatat memiliki hak suara untuk memilih 120 anggota parlemen
Pemilu ini bukan sekadar pergantian pemimpin. Hasilnya akan menentukan arah kebijakan Israel terhadap Palestina, termasuk masa depan Jalur Gaza yang hingga kini masih dilanda krisis kemanusiaan, blokade, dan ketidakpastian rekonstruksi.
Netanyahu vs Eisenkot: Duel Sengit Tanpa Pemenang Jelas
Duel utama dalam pemilu kali ini terjadi antara Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu dari blok Likud dan penantang Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf militer Israel yang memimpin partai baru Yashar.
Netanyahu yang telah berkuasa 19 tahun, menjabat sebagai PM terlama dalam sejarah Israel, mengusung kampanye bertajuk “No Surrender” dengan menekankan operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Iran serta keamanan nasional.
Sementara Eisenkot tampil sebagai sosok alternatif yang berjanji memulihkan kepercayaan publik dan membentuk komisi independen untuk menginvestigasi kegagalan 7 Oktober 2023. Ia juga berjanji mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza, baik melalui jalur diplomatik maupun militer.
Hasil _exit poll_ Selasa malam menunjukkan hasil yang sangat ketat dan berpotensi buntu. Lembaga penyiaran publik KAN memproyeksikan *blok Netanyahu meraih 50 kursi*, sementara oposisi dipimpin Eisenkot memperoleh 53 kursi*, jauh dari ambang mayoritas 61 kursi.
Lonjakan suara dari partai-partai Arab menjadi penentu. Joint List dan Ra’am diproyeksikan meraih 17 hingga 18 kursi, rekor tertinggi perwakilan Arab di Knesset. Pemimpin Ra’am, Mansour Abbas, bahkan mengklaim partainya siap menjadi _kingmaker_: “We are here, we are not on the sidelines,” katanya.
Gaza Jadi Bahan Kampanye, Bukan Solusi
Ironisnya, isu kemanusiaan di Gaza nyaris absen dari debat kampanye. Hampir satu juta warga Palestina yang mengungsi menghadapi kekurangan parah makanan, air, dan obat-obatan. Harga tepung melonjak lebih dari tiga kali lipat dan pengiriman bantuan kemanusiaan menurun drastis.
Baik kubu Netanyahu maupun Eisenkot sama-sama berjanji untuk menghapus kekuasaan Hamas dan mendukung proposal perdamaian AS, namun *tidak ada satupun yang mempresentasikan rencana detail untuk tata kelola Gaza ke depan
Kondisi ini membuat penderitaan Gaza disebut-sebut hanya menjadi “bahan kampanye”. Para kandidat justru saling adu keras terhadap Gaza untuk menarik pemilih sayap kanan. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan ekstrem Itamar Ben-Gvir misalnya, sempat merilis video kampanye berbasis AI yang menggambarkan Gaza tahun 2030 dalam keadaan hancur total.
Warga Gaza: “Tidak Ada yang Akan Berubah”
Di tengah hiruk-pikuk demokrasi Israel, warga Gaza menyaksikan pemilu itu dengan campuran takut dan ragu.
Mohammed Eliyan (36), warga yang mengungsi dari Jabalia, mengaku mengikuti pemilu untuk melihat siapa yang akan menang di fase berikutnya. “Kami berharap mungkin ada sedikit kelonggaran untuk Palestina dan untuk kami yang telah mengungsi lagi,” ujarnya.
Namun keraguan lebih dominan. Islam Salem (41), warga Beit Lahiya, menilai kebijakan Israel tidak akan berubah. Ia menunjuk fakta bahwa Israel masih menguasai sekitar 65 persen wilayah Gaza di dalam “Garis Kuning” dan lebih dari 80 persen bangunan hancur. “Rekonstruksi akan sulit. Mereka tidak ingin memberi hak kepada orang lain,” katanya.
Hanan Abu al-Maaza (57) yang telah mengungsi lebih dari 12 kali selama perang mengaku takut pemerintahan Israel berikutnya justru membawa lebih banyak penderitaan.
Wilayah Gaza sendiri secara teknis berada di bawah gencatan senjata sejak Oktober 2025, namun menurut Al Jazeera, wilayah itu terus diguncang serangan udara hampir setiap hari, dengan kondisi hidup yang sangat memprihatinkan.
Rekonstruksi Gaza Sengaja Ditunda Hingga Pemilu Selesai
Salah satu fakta paling krusial terungkap menjelang pemilu: Perdana Menteri Netanyahu dilaporkan menunda rencana rekonstruksi Gaza hingga setelah pemilu 27 Oktober.
Menurut laporan _Israel Hayom_, langkah yang ditunda itu meliputi pelatihan ribuan polisi Palestina di Mesir, persiapan pembangunan kembali Rafah, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, dan masuknya administrasi teknokrat Palestina untuk menggantikan Hamas.
Padahal, badan keamanan Shin Bet Israel dilaporkan sudah menyelesaikan pemeriksaan latar belakang terhadap 5.000-7.000 calon polisi Palestina yang diajukan oleh Dewan Perdamaian dukungan AS yang mengawasi rencana perdamaian Gaza Presiden Donald Trump. Meski lolos verifikasi, mereka tidak diizinkan keluar Gaza untuk latihan di Mesir.
Kantor PM Netanyahu membantah penundaan itu bermotif elektoral dan bersikeras rekonstruksi tidak bisa berjalan sebelum Hamas dilucuti senjatanya.
Lalu, Seperti Apa Masa Depan Gaza?
Para analis menilai masa depan Gaza tidak ditentukan oleh siapa yang menang di Israel saja. Ada tiga faktor kunci yang saling terkait:
- Siapa yang Menguasai Gaza?
Baik Netanyahu maupun Eisenkot sama-sama menolak Hamas berkuasa lagi. Opsi yang mengemuka adalah pemerintahan teknokrat Palestina di bawah pengawasan internasional, didukung pasukan stabilisasi asing. Namun Hamas hingga kini masih tetap berkuasa di lapangan.
- Gencatan Senjata Bertahan atau Pecah?
Gencatan senjata sejak Oktober 2025 rapuh. Sejak perjanjian itu, tercatat 1.559 warga Palestina gugur akibat serangan lanjutan. Jika pemerintahan baru gagal menegosiasikan gencatan senjata permanen dan pembebasan sandera, perang bisa kembali pecah.
- Tekanan Internasional vs Politik Domestik Israel
Dunia internasional semakin terpecah. Survei Pew Research Center di 36 negara pada 2026 menemukan median 67 persen responden berpandangan negatif terhadap Israel, dan pandangan negatif itu meningkat di 13 dari 24 negara. Sementara di dalam Israel sendiri, polarisasi politik ekstrem membuat konsensus untuk solusi dua negara semakin jauh.
Pemilu Buntu, Gaza Tetap Mengambang
Hingga Rabu pagi (28/10/2026), penghitungan suara resmi baru mencapai sekitar 37 persen dan hasil final diperkirakan baru jelas pada Kamis pagi.
Jika tidak ada kubu yang mencapai 61 kursi, Israel berisiko kembali ke pemerintahan minoritas yang rapuh, atau bahkan pemilu ulang. Artinya, keputusan besar soal Gaza, rekonstruksi, dan masa depan 2,3 juta penduduknya, akan terus mengambang.
Seperti dikatakan banyak warga Gaza, mereka hanya bisa berharap dari balik reruntuhan: semoga siapapun yang menang di Yerusalem, mau mendengar jeritan kemanusiaan di Gaza.(MM#)
