Qixiobuzz.com – Brussel. Kelompok politik terbesar di Parlemen Eropa, European People’s Party (EPP), menolak proposal bantuan rekonstruksi senilai 15 miliar Euro untuk Jalur Gaza tanpa syarat yang ketat.
EPP yang merupakan keluarga politik terbesar di Uni Eropa dengan 188 kursi dan menjadi penentu arah kebijakan Komisi Eropa, menilai pencairan dana jumbo tersebut berisiko tinggi tanpa jaminan reformasi dan keamanan.
Keputusan ini diambil dalam sidang anggaran dan bantuan luar negeri Uni Eropa di Brussel, Senin 6 Oktober 2026.
Alasan Penolakan: Takut Masuk ke Hamas
Juru bicara EPP untuk urusan luar negeri, Hildegard Bentele (Jerman) menegaskan, EPP bukan menolak membantu rakyat Gaza, tapi menolak cek kosong (blank cheque).
“Uni Eropa tidak bisa terus menulis cek kosong untuk organisasi yang aktif di wilayah yang dikendalikan Hamas tanpa jaminan besi bahwa tidak satu Euro pun berakhir untuk mendukung terorisme,” kata Sander Smit, anggota Parlemen Eropa dari EPP.
EPP mengajukan 3 syarat mutlak sebelum dana 15 Miliar Euro itu bisa cair:
- Audit Ketat dan Vetting LSM: Setelah terungkap adanya laporan bahwa dana kemanusiaan Uni Eropa berisiko diinfiltrasi Hamas. Sebanyak 15 anggota parlemen dari EPP dan ECR bahkan menuntut investigasi mendesak terhadap LSM yang didanai Uni Eropa di Gaza.
- Reformasi Otoritas Palestina: Dana rekonstruksi harus disalurkan lewat Otoritas Palestina (PA) yang telah direformasi. EPP menuntut PA melakukan demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Presiden Mahmoud Abbas diketahui belum menggelar pemilu selama hampir 20 tahun sejak 2005.
3. Jaminan Tidak Ada Peran Hamas: Tidak ada rekonstruksi dan tidak ada penarikan penuh IDF sampai Hamas
benar-benar dilucuti secara total dan diverifikasi, serta tidak lagi memerintah lewat proksi atau mengontrol
dana rekonstruksi.
Uni Eropa Terbelah
Uni Eropa sendiri diketahui merupakan donor terbesar Palestina. Melalui Team Gaza Initiative yang diluncurkan bersama Bank Investasi Eropa dan Bank Dunia, Uni Eropa berencana memobilisasi miliaran Euro untuk pemulihan air bersih, listrik, rumah sakit, dan sekolah di Gaza.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas menyebut Uni Eropa adalah mitra paling terpercaya bagi rakyat Palestina.
Namun, basis donor Gaza hingga saat ini masih didominasi Eropa, sementara negara-negara Arab dinilai EPP hanya retorika politik tanpa kontribusi nyata. EPP menegaskan keberhasilan rekonstruksi tergantung pada lebih banyak negara yang mau ikut menyumbang, bukan hanya Eropa.
Dengan penolakan EPP, proposal 15 miliar Euro itu kini terancam beku. Parlemen Eropa menuntut Komisi Eropa memperketat mekanisme PEGASE – mekanisme penyaluran bantuan keuangan Uni Eropa ke Palestina – sebelum dana rekonstruksi tahap penuh dikucurkan.
Di lapangan, kondisi Gaza masih memprihatinkan. Data PBB menyebut 60% keluarga di Gaza kekurangan air bersih dan 86% kesulitan akses toilet akibat perang yang telah menewaskan lebih dari 67 ribu orang sejak Oktober 2023.(MM#)
