Qixiobuzz.com – International. Isu reparasi atas sejarah kelam perbudakan kembali menjadi sorotan dunia pada 2026. Sejumlah negara, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional mendorong langkah konkret untuk mengakui, meminta maaf, dan memberikan pemulihan bagi keturunan korban perbudakan trans-Atlantik dan sistem perbudakan lainnya.
Gerakan ini menguat setelah sidang _Caricom Reparations Commission_ dan debat di PBB bulan lalu. Tuntutan utamanya bukan hanya kompensasi finansial, tapi juga pemulihan yang menyeluruh: pengakuan resmi, penghapusan hutang negara terdampak, investasi pendidikan, dan pengembalian artefak budaya.
Bentuk Perjuangan Reparasi yang Sedang Digulirkan:
- Pengakuan & Permintaan Maaf Resmi
Beberapa negara bekas penjajah di Eropa dan Amerika mulai membentuk komisi kebenaran sejarah. Tujuannya mendokumentasikan peran negara dalam perdagangan budak dan menyampaikan permintaan maaf negara.
- Reparasi Ekonomi & Sosial
Usulan meliputi penghapusan hutang negara-negara Karibia, dana beasiswa, pembangunan rumah sakit, dan program pemberdayaan ekonomi untuk komunitas keturunan Afrika. Model yang dirujuk adalah reparasi Jerman pasca Holocaust.
- Pemulihan Budaya
Museum-museum besar di Eropa dan AS mulai memulangkan artefak dan benda bersejarah yang dirampas pada masa kolonial dan perbudakan. Universitas juga membuka akses arsip untuk penelitian sejarah perbudakan.
Ketua Komnas HAM RI, dalam diskusi di Jakarta Kamis (4/9/2026), menegaskan pentingnya Indonesia ikut dalam dialog ini. “Perbudakan bukan hanya sejarah Barat. Di Asia Tenggara juga ada sistem kerja paksa dan perdagangan manusia. Kita perlu ruang untuk bicara, menyembuhkan, dan mencegah agar tidak terulang,” katanya.
Namun perjuangan ini tidak mudah. Penolakan masih datang dari sebagian politisi dan publik yang menganggap reparasi “terlalu mahal” atau “sudah terlalu lama”. Pro kontra juga muncul soal siapa yang berhak menerima dan bagaimana menghitung nilainya.
PBB melalui Kantor HAM Tinggi menyatakan akan membentuk Forum Permanen untuk Orang Keturunan Afrika dengan mandat khusus membahas kerangka reparasi global pada 2027.
Aktivis menilai momentum 2026 adalah titik balik. “Ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan, penyembuhan, dan memastikan sejarah kelam tidak diulang,” ujar salah satu perwakilan koalisi LSM internasional.(MM#)
